Ini untuk mewujudkan pembangunan yang merata di wilayah timur - di Maluku Utara dan Sulawesi Utara, kata presiden saat meresmikan tiga KEK, Flat Universitas Kristen Indonesia (UKI) Manado, dan Kantor Agama Islam Negara Flat Manado. Dalam upaya untuk mendukung pengembangan KEK Bitung, Komite Percepatan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) menjelaskan fakta bahwa beberapa proyek infrastruktur sedang dilaksanakan.
Menurut data di situs web resmi komite, proyek-proyek pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan untuk mendukung KEK ini adalah pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung sepanjang 39 kilometer, Bitung International Hub, dan Pelabuhan Laut Perikanan Samudera.
Tujuan Camp English Di Pare Kediri Bagi Siswa Baru. Selengkapnya bisa ke lembaga kursus kampung inggris pare kediri jawa timur. Tiga zona ekonomi khusus (KEK), yang beroperasi di wilayah timur Indonesia, bertujuan untuk mewujudkan pembangunan yang adil, menurut Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Ini untuk memastikan pembangunan yang merata di wilayah timur - di Maluku Utara dan Sulawesi Utara, Jokowi berkomentar saat meresmikan KEK Bitung, KEK Maloy, KEK Morotai, Flat UKI Manado, dan Flat IAIN Manado di Bandara Sam Ratulangi di sini pada hari Senin .
KEK juga ditargetkan untuk mendatangkan investasi ke negara itu, katanya. Orang sudah dapat menemukan antrian di KEK Bitung dan KEK Morotai, Jokowi mencatat pada acara tersebut di mana Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondkambey juga hadir.
Kepala negara menegaskan bahwa perluasan landasan pacu bandara Morotai bertujuan mendukung investasi. Diharapkan bahwa jalan tol Bitung-Manado, yang pekerjaan konstruksinya telah mencapai penyelesaian 80 persen, akan mendukung upaya untuk memfasilitasi investasi di KEK Bitung, menurut presiden.
Kami optimis dapat mengabdikannya kepada publik pada Oktober 2019, katanya. Presiden Jokowi lebih lanjut menjelaskan bahwa pengembangan KEK diarahkan untuk meningkatkan daya saing bangsa. Kami sebelumnya selalu mengekspor bahan baku. Kehadiran KEK telah mengarah pada pengembangan industri pengolahan dalam negeri, termasuk di bidang perikanan, perkebunan, dan juga pariwisata, tambahnya.
Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR) telah menyesalkan larangan Uni Eropa pada penggunaan minyak sawit mentah untuk bahan bakar nabati, yang menyatakan bahwa komoditas ini dapat membantu mengurangi tingkat kemiskinan di negara ini.
Menurut Ketua DPR Bambang Soesatyo, dalam sebuah pernyataan yang disediakan untuk Antara di Jakarta pada hari Sabtu, UE telah menerapkan standar ganda dalam pelarangan komoditas CPO Indonesia.
Dalam menanggapi keputusan UE yang diskriminatif, Dewan mendukung langkah-langkah yang diperlukan Pemerintah Indonesia, termasuk kemungkinan mengajukan pengaduan ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), katanya.
DPR dan pemerintah harus berjalan bersama untuk menghadapi tantangan ini, kata Soesatyo, seraya menambahkan bahwa menjaga persahabatan yang baik dengan negara-negara lain adalah penting, tetapi menjaga kepentingan nasional Indonesia dan kepentingan rakyatnya di atas segalanya.